Dukungan
terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mengalir
dari berbagai elemen masyarakat arus bawah. Salah satunya datang dari Ketua
Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Lampung, Muhtadli, yang
menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
dalam menjaga imparsialitas Polri sebagai lembaga negara yang berada langsung
di bawah Presiden.
Muhtadli
menegaskan bahwa imparsialitas merupakan kunci utama agar Polri tetap utuh,
profesional, dan dipercaya publik sebagai pengayom masyarakat yang berdiri di
atas semua golongan, kelompok, serta kepentingan politik.
“Kami
berpandangan bahwa posisi imparsialitas Polri adalah kunci agar Polri tetap
dipercaya publik sebagai pengayom yang berdiri di atas semua golongan,
kelompok, fatsun politik, serta bebas dari intervensi sektoral,” ujar Muhtadli,
yang juga Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalianda, kepada
awak media, Selasa (27/1/2026).
Ia mengatensi
munculnya narasi peninjauan kembali secara administratif terkait gagasan
pengalihan institusi Polri ke bawah kementerian tertentu. Menurutnya, wacana
restrukturisasi tersebut tidak bisa dipandang sederhana karena memiliki
implikasi ketatanegaraan yang luas, termasuk dampak sosial politik dan
penegakan hukum.
“Kami
berpandangan perlu dilakukan kajian yang serius dan komprehensif. Jangan sampai
narasi dan langkah administratif justru mempengaruhi stabilitas institusi
kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang selama ini
telah berjalan dengan baik,” jelasnya.
Muhtadli menilai
bahwa jika diperlukan penataan kelembagaan, langkah yang paling tepat adalah
melalui pembaruan regulasi dan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang
Kepolisian. Menurutnya, transformasi Polri menuju institusi yang profesional
dan modern harus berbasis pada pelembagaan hukum yang responsif terhadap
perkembangan zaman, tanpa mengorbankan prinsip imparsialitas.
Selain itu,
Muhtadli juga menyoroti peran Badan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia
yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Lembaga tersebut dinilainya
sebagai jembatan strategis penyalur aspirasi masyarakat terkait isu hukum,
penegakan hukum, serta reformasi kelembagaan kepolisian.
“Kritik dan
aspirasi masyarakat terhadap kinerja kepolisian adalah hal yang produktif dan
konstruktif. Itu merupakan mekanisme evaluasi agar Polri semakin kredibel dalam
memastikan transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Sebagai
representasi pemuda, Muhtadli menegaskan komitmen Pemuda Muhammadiyah untuk
terus mengawal transformasi Polri agar tetap berada pada koridor hukum yang
benar.
“Kami
berkomitmen mengawal institusi Polri agar tetap berada di jalur hukum. Kami
mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung langkah Jenderal Listyo Sigit
Prabowo dalam melakukan pembenahan internal, demi mewujudkan Polri yang semakin
dicintai rakyat dan mampu menegakkan hukum tertinggi, yakni keselamatan serta
kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (Arya)